Network
KARAWANGPOST - Kepala daerah dari mulai Gubernur, Bupati dan Wali Kota diminta untuk dapat secara fokus mengendalikan inflasi di daerahnya.
Hal tersebut sebagai arahan Presiden Joko Widodo yang disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada seluruh kepala daerah dalan rapat kordinasi pengendalian inflasi daerah, Selasa 24 Januari 2023.
Dalam rakor tersebut, Mendagri menyoroti sejumlah daerah yang tingkat inflasinya cukup tinggi bahkan ada yang mencapai 7,4 persen.
Baca Juga: Produk China Diklaim Mampu Mencuri Data Pengguna
Ia meminta daerah yang inflasinya tinggi untuk mencari faktor penyebab dan mengkaji kembali kebijakan yang membuat inflasi tinggi.
"Evaluasi mengenai produk apa saja dan penyebab yang membuat inflasi tinggi itu sangat penting," ujar Tito.
Kepala daerah juga diminta untuk langsung turun tangan mengecek komoditas yang dianggap penyumbang inflasi.
Baca Juga: Kasus GratifikasI, Mantan Panglima GAM Akan ke Gedung KPK
"Kepala daerah harap turun cek langsung sehingga tahu persis angkanya berapa, terutama komoditas-komoditas yang dianggap penyumbang inflasi," ucap Mendagri.
Secara nasional, Tito juga menyebut inflasi masih relatif terkendali 5,5 persen pada periode Desember 2022. Untuk angka inflasi Januari 2023 saat ini Badan Pusat Statistik masih melakukan survei.
"Inflasi kita juga masih relatif terkendali 5,5 persen di akhir tahun 2022. Kita belum tahu berapa Januari ini sedang disurvei oleh BPS," sebut Tito.
Baca Juga: Pemerintah Mesti Hadirkan Kesejahteraan Honorer Nakes dan Non-Nakes
Tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan terakhir 2022 dinilai masih cukup baik di angka 5,72 persen.
"Itu sangat bagus dibanding pertumbuhan negara-negara lain yang jauh di bawah 5 persen, tidak banyak negara yang di atas 5 persen," ujar Tito.
Mendagri menegaskan, kalau ada daerah inflasinya diatas nasional tiga kali berturut-turut sudah pasti akam out saja.
Baca Juga: Biaya Perjalanan Haji Tahun 2023, Legislator: Perlu Dinaikan Agar Sesuai dengan Prinsip Istitha’ah
"Udahlah pasti akan out saja, pasti saya akan out-kan. Saya akan lapor Presiden, ganti kemudian," tegas Tito.
Tidak hanya pemerintah pusat, tetapi pemerintah daerah juga diminta agar melakukan intervensi-intervensi kebijakan untuk mengendalikan inflasi tersebut.
Dia mengungkapkan, telah banyak daerah yang melakukan langkah intervensi dengan baik, meski ada kecenderungan terjadi penurunan akhir-akhir ini.
Baca Juga: Presiden: Saya Tidak Bisa Intervensi Proses Hukum Kasus Pembunuhan Brigadir J
Dari 6 langkah pokok pengendalian inflasi, jumlah daerah yang telah melakukan 4-5 upaya konkret menurun, dari 176 daerah (per 31 Desember 2022) menjadi 27 daerah (24 Januari 2023).
Berikutnya, jumlah daerah yang melakukan 1-3 upaya konkret juga turun, dari 193 daerah menjadi 156 daerah.
Sebaliknya, jumlah daerah yang sama sekali tidak melakukan upaya konkret justru naik tajam, dari 17 daerah menjadi 331 daerah.***
