Network
KARAWANGPOST - UMKM berkontribusi terhadap 60,51% PDB dan mampu menyerap hampir 96,92% dari total tenaga kerja nasional.
Mengingat pentingnya peran UMKM ini, Pemerintah terus mendorong berbagai upaya agar UMKM dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan naik kelas.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, potensi UMKM menjadi modal dalam ekosistem pengembangan ekonomi.
Baca Juga: PPATK Akan Tindaklanjuti Terkait Transaksi Keuangan Eks Kasubbag di Kemensetneg
Pernyataan itu disampaikannya secara virtual dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 untuk Penyusunan RKPD Tahun 2024 pada hari Selasa, 21 Maret 2023.
Belajar dari masa pandemi Covid-19 yang menjadikan proses adopsi teknologi menjadi lebih cepat, termasuk untuk UMKM.
Menko Airlangga menambahkan bahwa UMKM harus terus didorong untuk masuk ke ekosistem digital.
Adapun Per-desember 2022, sebanyak 20,76 juta UMKM sudah onboarding digital, tahun 2023 ditargetkan tambahan 4 juta UMKM onboarding digital, dan targetnya tahun 2024 sebanyak 30 juta UMKM dapat onboard digital.
Baca Juga: Pembangunan Buffer Zone di Wilayah Dekat Objek Vital, Sangat Penting
Selain itu, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah melakukan langkah-langkah komprehensif untuk menguatkan ekosistem UMKM dan e-commerce melalui kemudahan perizinan, insentif fiskal, sertifikasi, iklim usaha yang sehat, pembayaran digital, dan perlindungan data pribadi.
“Pemerintah sedang menyusun basis data tunggal UMKM yang dapat memberikan navigasi pemberdayaan UMKM agar fokus dan tersinergi secara berkelanjutan,” kata Menko Airlangga.
Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa dengan ditopang oleh fundamental ekonomi domestik yang kuat, target pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 sebesar 5,3% dan pada tahun 2024 ditargetkan tumbuh di 5,4%.
Baca Juga: Kapolri Minta Bongkar Sindikat Penyelundup Pakaian Impor Bekas
Dalam pertemuan tersebut juga menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah mulai dari jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang.
Dalam jangka pendek, Pemerintah mendorong peningkatan produksi dalam negeri untuk memperkuat pasar dalam negeri, pemberdayaan dan perluasan akses KUR bagi UMKM, sekaligus pengendalian inflasi agar daya beli masyarakat bisa terjaga.
Untuk jangka panjang, Pemerintah berkomitmen meningkatkan penciptaan lapangan kerja dengan meningkatkan kemudahan dan kepastian berusaha, menjaga pertumbuhan investasi, serta melakukan perlindungan dan pemberdayaan bagi pelaku UMKM, melalui Perpu UU Cipta Kerja.
“Upaya mentransformasikan UMKM terus didorong oleh Pemerintah, dan oleh karena itu, penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan merupakan kunci agar UMKM bisa naik kelas,” jelas Menko Airlangga.***
