Network
KARAWANGPOST - Program hilirisasi Nikel yang saat ini dijalankan Pemerintah dinilai gagal karena hingga saat ini belum memberikan hasil optimal bagi pendapatan negara.
Pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto yang menyebutkan, pemerintah harus menanggung biaya penanganan masalah sosial di setiap proyek hilirisasi nikel
"Alih-alih memberi hasil optimal, Pemerintah malah harus menanggung biaya penanganan masalah sosial di setiap proyek hilirisasi nikel ini," ujar Mulyanto, Senin 9 Oktober 2023.
Baca Juga: Operasi Badai Al-Aqsa, Fadli Zon Sebut Hamas Tidak Bisa disebut Sebagai Teroris
Mulyanto menambahkan, bahkan Nikel dalam program hilirisasi ini malah impor. Inikan aneh, hilirisasi kok nikelnya malah dari impor. Kontradiktif.
Ia minta Pemerintah segera mengevaluasi program tersebut sebelum kondisinya lebih parah. Sebab semua peraturan sudah dipermudah, risiko kerusakan lingkungan sudah terjadi dan segala biaya, royalti atau insentif yang menjadi hak pemerintah sudah dikurangi.
Lebih lanjut Mulyanto mendesak Pemerintah profesional dalam melaksanakan program ini, agar sumber daya alam yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan smelter asing dapat menghasilkan nilai tambah lebih, bagi pendapatan negara. Bukan malah merugikan negara.
Baca Juga: Tim SAR Gabungan Berhasil Evakuasi Dua Jasad Bocah Tenggelam di Irigasi Kalimalang Karawang
Pemerintah diminta segera menutup smelter kelas I yang hanya bisa memproduksi NPI (Nickel Pig Iron) dan feronikel.
