Network
Untuk itu, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut disertai dengan validasi data yang ketat. Sehingga data yang ada dapat dipertanggungjawabkan dengan baik kepada publik.
"Validasi datanya harus ketat jangan sampai ada data siluman yang lolos tanpa verifikasi yang memadai. Ini penting mengingat setiap kebijakan mesti dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik. Apalagi angka hapus kreditnya cukup besar," ujarnya.
Baca Juga: Mayat Perempuan Tanpa Identitas ditemukan Terapung di Irigasi KW 10 Rengasdengklok Karawang
Lebih lanjut, Darmadi mengungkapkan keberpihakan terhadap para pelaku UMKM juga selaras dengan spirit ekonomi Pancasila yang menitikberatkan pada aspek kegotongroyongan.
"Setidaknya gagasan itu mengandung tiga hal fundamental. Pertama, adanya keberpihakan pada rakyat kecil, kedua, ekonomi yang berdikari dan ketiga, ekonomi yang dibangun dengan semangat gotong royong," jelas Darmadi.
Baca Juga: Hari Ini, Eks Jubir FPI Munarman Bebas dari Lapas Salemba
Sebelumnya, dalam acara Ngopi BUMN, Kamis 26 Oktober 2023 Dirut BRI Sunarso mengatakan, pihaknya telah menghapus kredit macet UMKM terdampak pandemi Covid-19 sebesar Rp24 triliun.
Sunarso menambahkan, guna keperluan tersebut, pihaknya memutuskan margin atau keuntungan BRI yang besar tidak semuanya diambil menjadi laba.
"Cadangan kita memang sekarang menjadi 228 persen, itu masih lebih dari cukup. Kenapa turun dari 260? Ya untuk biaya penghapusan kredit macet terhadap UMKM Rp24 triliun. Tanpa minta satu sen pun ke Pak Arya Sinulingga (Kementerian BUMN)," ujar Sunarso.***
