KARAWANGPOST - Kantor Perwakilan Luar Negeri (KPwLN) Bank Indonesia (BI) di Tokyo diharapkan semakin memperkuat hubungan ekonomi dan keuangan.
Terutama dalam memberikan pemahaman tentang kebijakan moneter dan keuangan yang ditempuh oleh Bank Sentral dan Pemerintah Jepang.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Muhidin Muhammad Said di depan Deputi Gubernur Bank Indonesia dan Kepala KPwLN Bank Indonesia di Tokyo, Jepang, Rabu 27 September 2023.
Wakil Ketua Anggaran itu juga menyampaikan bahwa, peran KPwLN BI di Tokyo sangat vital dan strategis.
Baca Juga: Kasus Bullying Masih Menjadi Teror di Lingkungan Sekolah
Selain sebagai perwakilan Bank Indonesia (Bank Sentral), juga merupakan panggung depan dalam menampilkan potensi ekonomi dan investasi yang kita miliki.
“Kita berharap Kantor Perwakilan BI Tokyo memainkan peran yang lebih strategis, terutama untuk meningkatkan kerjasama keuangan, moneter dan perdagangan antara Indonesia dan Jepang", jelas Muhidin.
Sementara itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni Primanto Joewono menjelaskan di depan delegasi Banggar DPR RI yang berkunjung ke KPwN Tokyo.
Baca Juga: Resmi Mulai Hari Ini Harga BBM Non Subsidi Naik, Berikut Ini Daftar BBM yang Alami Kenaikan
Analisis ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang kredibel bagi perumusan kebijakan BI, papar Doni.
“Kami menugaskan KPwN BI Tokyo dalam memberikan analisis dan masukan terhadap transformasi kebijakan ekonomi dan moneter internasional khususnya Jepang", jelasnya.
Adapun Kepala KPwLN BI di Tokyo, Hilman Tisnawan menambahkan bahwa selain tugas utama sebagai KPwLN BI dalam bidang keuangan dan moneter.
KPwLN BI Tokyo memiliki peran dalam membantu produk Indonesia untuk bisa masuk ke pasar Jepang.
Baca Juga: Polda Jabar Minta Warga Jawa Barat Waspada Modus TPPO Bekerja di Luar Negeri
“Kami membuatkan layanan dalam bentuk aplikasi untuk memudahkan pemasaran produk Indonesia khususnya UMKM ke Jepang, diantaranya produk Kopi terbaik dari seluruh Indonesia untuk mengisi gerai-gerai kopi di Jepang," ungkap Hilman.
Senada dengan hal itu, Anggota Banggar DPR RI I Wayan Sudirta, menyampaikan bahwa, kendala terbesar dari UMKM di dalam negeri adalah selain masalah pendanaan, kurangnya pembinaan dalam membuat produk yang memiliki standar ekspor, sehingga produk UMKM selalu sulit menembus pasar ekspor.
“Informasi yang disampaikan BI sangat melegakan, sehingga diharapkan para pengusaha UMKM bisa mengoptimalkan produk yang dihasilkan untuk bisa tembus ke pasar ekspor," terangnya.***