Network
KARAWANGPOST - Gedung Putih dikabarkan khawatir atas penyitaan aset Rusia dinilai dapat merusak reputasinya.
New York Times melaporkan, pejabat tinggi dalam pemerintahan Presiden Joe Biden percaya penyitaan aset akan ilegal dan dapat membuat negara lain tidak bergantung pada Amerika Serikat dan dolar sebagai tempat yang aman untuk investasi, Selasa 31 Mei 2022.
Menyita aset Rusia dan menggunakannya untuk membangun kembali Ukraina adalah topik sentral pada pertemuan pejabat ekonomi tinggi dari negara-negara G7 dua minggu lalu.
Baca Juga: Kejagung Tetapkan Manager PT Meraseti Logistik Indonesia Sebagai Tersangka Korupsi Impor Baja
Kanada, Jerman dan beberapa negara Eropa Timur mendukung gagasan yang awalnya disuarakan oleh kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Josep Borrell. AS sejauh ini berhati-hati.
Kepala Departemen Keuangan, Janet Yellen, mengatakan bulan lalu bahwa penyitaan dana Rusia untuk kepentingan Ukraina akan ilegal.
Para pejabat dalam pemerintahan Biden sedang memperdebatkan apakah langkah seperti itu akan mendorong negara-negara lain untuk menempatkan cadangan bank sentral mereka dalam mata uang lain dan menjauhkannya dari tangan Amerika. Belum ada keputusan yang diambil terkait masalah ini.
Baca Juga: Negara Dirugikan Rp1,2 Triliun, Kejagung Akan Terus Dalami Kasus Dugaan Korupsi Waskita Beton
Washington dan sekutunya dilaporkan telah memblokir 300 miliar dolar dari cadangan Rusia sebagai bagian dari sanksi yang dijatuhkan sebagai tanggapan atas operasi militer Moskow di Ukraina.
Namun, jumlah sebenarnya mungkin lebih kecil. Dari dana ini, sekitar 100 miliar dilar dilaporkan dibekukan oleh AS, 24,5 miliar dolar oleh UE, dengan sisanya tampaknya tersebar di bank sentral di seluruh dunia.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperkirakan bulan lalu bahwa biaya rekonstruksi negaranya dapat mencapai 600 miliar dolar, yang berarti bahwa aset bank sentral Rusia di luar negeri hanya akan menutupi sebagian dari biaya tersebut.
Rusia menyebut kemungkinan penyitaan cadangan devisanya sebagai tindakan pelanggaran hukum total yang akan merusak dasar hubungan internasional.***
