Network
KARAWANGPOST - AS dan sekutunya hampir memicu perang dunia ketiga dengan bersiap menyerang Rusia, yang tidak punya pilihan selain melakukan perlawanan.
Hal itu disampaikan mantan presiden Rusia Dmitry Medvedev, Senin 23 Januari 2023 saat berbicara kepada pimpinan partai Rusia Bersatu yang berkuasa di Moskow.
“Partai kami harus membantu orang-orang di seluruh dunia memahami bahwa operasi khusus yang sedang berlangsung adalah tanggapan paksa dan pilihan terakhir terhadap persiapan agresi oleh AS dan satelitnya,” kata Medvedev.
Baca Juga: Apple Tinggalkan China, Mulai Tingkatkan Produksinya di India
Dmitry Medvedev mempertegas, jelas bahwa dunia mendekati ancaman Perang Dunia III karena apa yang terjadi.
Medvedev juga menggambarkan krisis serius di PBB dan lembaga internasional lainnya, yang diciptakan untuk menyelesaikan perselisihan internasional tetapi malah diubah menjadi medan perang oleh Barat.
“Lawan kami berusaha mendapatkan suara sebanyak mungkin untuk mendukung inisiatif anti-Rusia mereka, menggunakan cara curang seperti tekanan ekonomi, pemerasan, dan penyuapan politik,” kata Medvedev.
Baca Juga: Indonesia Ajak Negara-negara Arab Perkuat Hubungan Dagang
Rusia antara 2008 dan 2012, setelah itu ia menjadi ketua partai yang berkuasa dan perdana menteri. Dia mengundurkan diri sebagai PM pada tahun 2020 untuk menjalankan dewan keamanan nasional.
Meskipun Barat menganggapnya liberal selama masa kepresidenannya, Medvedev terus terang dan blak-blakan tentang operasi militer khusus di Ukraina sejak diluncurkan pada Februari 2022.
Baru minggu lalu, dia mencemooh Forum Ekonomi Dunia di Davos dan memperingatkan Barat bahwa konflik saat ini bersifat eksistensial bagi Rusia, yang harus selalu diingat dalam hal senjata nuklir dan kemungkinan penggunaannya.
Baca Juga: Elon Musk: Twitter Sediakan Paket Berlangganan Bebas Iklan
Rusia mengirim pasukan ke Ukraina pada Februari 2022, mengutip kegagalan Kiev untuk mengimplementasikan perjanjian Minsk, yang dirancang untuk memberikan status khusus wilayah Donetsk dan Lugansk di dalam negara Ukraina.
Protokol, yang ditengahi oleh Jerman dan Prancis, pertama kali ditandatangani pada tahun 2014.
Mantan presiden Ukraina Pyotr Poroshenko sejak itu mengakui bahwa tujuan utama Kiev adalah menggunakan gencatan senjata untuk mengulur waktu dan menciptakan angkatan bersenjata yang kuat.
Kremlin mengakui republik Donbass sebagai negara merdeka dan menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer Barat mana pun. Sementara Kiev menegaskan serangan Rusia sama sekali tidak beralasan.***
