Network
KARAWANGPOST - Barat seharusnya menekan Rusia pada awal krisis Ukraina sembilan tahun lalu daripada menunggu permusuhan skala besar pecah pada tahun 2022, klaim mantan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson pada hari Kamis, 26 Januari 2023.
Berbicara kepada Saluran TV Rada Ukraina, Johnson mengklaim hukuman seperti itu akan menjadi serius, tetapi kami tidak melakukan apa-apa, merujuk pada peristiwa tahun 2014 di Donbass dan Krimea.
Pada saat itu, kudeta yang didukung Barat di Kiev memicu pemberontakan rakyat di Ukraina timur dan menyebabkan Krimea memisahkan diri dari Ukraina dan memilih untuk bergabung dengan Rusia.
Baca Juga: Ada Peraturan Baru yang Bukan Berasal dari Kemendikbud
“Sanksi apa yang kami kenakan [pada 2014]? Mereka meluncurkan sandiwara diplomatik yang disebut proses Normandia dan tidak mencapai apa-apa. Dan [Presiden Rusia Vladimir] Putin menyimpulkan bahwa Barat tidak akan menghentikannya. Itu adalah kesalahan," katanya.
Proses diplomatik ini "tidak bergerak ke mana-mana," desak Johnson. “Orang-orang menyadari satu pelajaran besar: kami gagal pada 2014, kami gagal melakukan apa yang diperlukan.”
Proses perdamaian Normandia, yang melibatkan Rusia, Ukraina, Jerman, dan Prancis, merupakan upaya untuk menyelesaikan permusuhan di Donbass.
Baca Juga: Legislator: Indonesia Harus Siap Melaksanakan Pemilu 2024 Meski ditengah Ketidakpastian Global
Akibatnya, pada tahun 2014 dan 2015 para pihak berhasil menandatangani Perjanjian Minsk yang sekarang sudah tidak berlaku, memberikan status khusus kepada Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk di dalam negara Ukraina.
Bulan lalu, mantan Kanselir Jerman Angela Merkel mengakui bahwa kesepakatan ini hanyalah upaya untuk memberikan waktu kepada Ukraina agar pasukannya bisa menjadi lebih kuat.
Belakangan, pengungkapan itu dikonfirmasi oleh mantan Presiden Prancis Francois Hollande, yang mencatat bahwa Perjanjian Minsk telah membantu Ukraina mencapai tujuan tersebut.
Presiden Rusia Vladimir Putin menjawab bahwa dia kecewa dan terkejut dengan pengakuan tersebut, mengutipnya sebagai bukti bahwa meluncurkan operasi militer pada Februari 2022 adalah keputusan yang tepat.***
