Network
Ketua LSM Lodaya Karawang Nace Permana menyampaikan, secara regulasi pembelian mobil dinas itu memang tidak melanggar ketentuan.
Hal tersebut berkaitan dengan etis dan tidak etis serta berkaitan dengan rasa empati kepada masyarakat yang dihadapkan kesulitan ekonomi di masa pandemi.
Baca Juga: Pandemi Covid-19 Picu Kenaikan Angka Kemiskinan Kabupaten Karawang
Di masa pandemi, banyak anggaran di dinas-dinas yang direfocusing dengan dalih untuk penanganan penyebaran Covid-19. Cukup banyak program pembangunan yang terhambat akibat refocusing anggaran.
Namun di tengah refocusing, ada anggaran sekitar Rp2 miliar untuk pembelian mobil dinas bupati dan wakil bupati.
Ia menyayangkan sikap Pemkab Karawang yang membeli mobil mewah untuk kendaraan dinas bupati dan wakil bupati tersebut di masa pandemi.
Baca Juga: Ahmad Dhani Bongkar Kehidupan Penjara: Ibarat di Sekolah Negeri
"Seharusnya ada hal yang menjadi pemikiran pejabat pemkab, minimal bisa menunjukkan rasa empati kepada masyarakat, karena sekarang ini situasinya pandemi," katanya.
Alangkah elok jika bupati dan wakil bupati menolak menggunakan mobil dinas yang baru itu, dengan alasan mobil dinas yang lama masih layak pakai. Sebab ini masih situasi pandemi dan masyarakat banyak yang sulit perekonomiannya di masa pandemi.***
