Network
KARAWANGPOST - Komisi VIII DPR RI mengungkap pola pembiayaan haji yang berlaku saat ini dinilai sangat tidak baik.
Alasannya sumber biayai haji itu disubsidi menggunakan nilai manfaat dari setoran biaya perjalanan ibadah haji.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang menerangkan saat ini setengah biaya haji berasal dari subsidi hasil pengelolaan setoran awal biaya haji yang disetorkan calon jamaah.
Baca Juga: 300 Siswa Laki-laki di Nigeria 'Raib', Diduga jadi Korban Penculikan Kelompok Bersenjata
Baca Juga: Jerman Tutup Sebagian Aktivitas Pertokoan Cegah Penyebaran Masif COVID-19
"Kami khawatir, sistem keuangan haji kita ini bisa berbahaya kalau tetap dibiarkan," kata Marwan Dasopang dikutip dari Antara, Senin 14 Desember 2020.
Alasannya jumlah dana yang terkumpul relatif sangat terbatas, yakni diperkirakan hanya mampu membiayai keberangkatan 250 ribu jamaah haji.
Artinya, jika Pemerintah Arab Saudi memberikan kuoa haji untuk 400 ribu jamaah haji, maka dananya tidak mencukupi.
Baca Juga: Tragis, Empat Tahun Warga di Garut Manfaatkan Air Sawah untuk Kebutuhan MCK
Baca Juga: 8 Daerah di Jabar Kembali Zona Merah, Karawang Masuk Salah Satu Daftar Darurat Covid-19
"Itu bahaya. Oleh karena itu, mulai sekarang sudah boleh dipikirkan bagaimana caranya," kata dia.
Salah satu solusi untuk mengatasi keterbatasan dana tersebut yakni dengan menaikkan ongkos haji. Namun, perlu dipikirkan bagaimana pola peningkatannya.
Baca Juga: Gubernur Jabar Tegas Larang Perayaan Tahun Baru 2021
Marwan mengatakan pihaknya menyampaikan persoalan itu ke sejumlah daerah, agar dapat memikirkan solusinya bersama.
"Kalau naik, cara menaikkannya bagaimana. Supaya masyarakat jangan merasa dizolimi. Itu penting," kata dia.***
