Network
KARAWANGPOST - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Meyakini partai-partai pengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di DPR menolak penggunaan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Kemungkinan penolakan itu dapat dilihat dari jumlah partai politik yang berada di luar koalisi pemerintahan Jokowi.
“Untuk hak angket itu hak politisi DPR. Tapi Partai Golkar dan Partai koalisi pendukung Prabowo-Gibran itu pasti akan menolak,” kata Airlangga, kepada media, Rabu 21 Februari 2024.
Baca Juga: Pemilu 2024: Bawaslu Rekomendasi 780 TPS untuk Melakukan Pencoblosan Ulang
Ia menyebutkan, untuk saat ini jumlah partai politik di luar koalisi pemerintahan kini kian sedikit. Pasalnya, Partai Demokrat resmi bergabung dengan pemerintah usai Presiden Joko Widodo melantik Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
“Dengan demikian, hanya menyisakan PKS yang berada di luar koalisi,” ungkapnya.
Sebelumnya, Anies Baswedan mengungkapkan keyakinan terhadap solidnya Koalisi Perubahan usai pemungutan suara Pilpres 2024. Pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh, dinilai hanya membahas hal biasa.
“Begini kalau pertemuan itu kedengaran media dua, tiga hari sesudahnya itu baru serius. Tapi belum kejadian sudah ramai itu berarti tontonan saja,” kata Anies, kepada media, Selasa 20 Februari 2024.
Anis menjelaskan, bahwa pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh hanya membahas hal biasa. Pasalnya, pertemuan tersebut diketahui oleh media massa sejak awal. Dipastikannya Koalisi Perubahan hingga saat ini masih solid.
