Marak Investasi Bodong, Polri Minta Masyarakat Waspada Penipuan Investasi

- 23 Januari 2021, 14:43 WIB
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono dalam konferensi pers di RS Polri Kramat Jati.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono dalam konferensi pers di RS Polri Kramat Jati. /Divisi Humas Polri/

KARAWANGPOST - Karopenmas mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk melaporkan ke aparat kepolisian jika mengetahui aktivitas yang mencurigakan dari kegiatan pengumpulan dana atau investasi. Hal ini penting agar polisi dapat segera menindaklanjuti.

Polri mengimbau masyarakat agar berhati-hati terhadap penipuan berkedok investasi dan masyarakat pun diminta tidak mudah termakan dengan janji atau keuntungan besar yang ditawarkan oleh pengelola.

“Karena biasanya cara-cara penipuan seperti itu sehingga masyarakat tertarik untuk berinvestasi,” terang Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Rusdi Hartono, Jumat 22 Januari 2021.

Baca Juga: Tanpa Gejala, Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo Positif Terpapar Virus Corona

Brigjen Pol. Rusdi Hartono mengatakan masyarakat harus memastikan perusahaan investasi memiliki izin yang lengkap dari instansi berwenang jika masyarakat ingin berinvestasi. Dengan begitu, penipuan dapat diminimalisasi.

“Sehingga tidak berkembang menjadi sesuatu yang malah merugikan masyarakat luas. Seperti PT. Kampung Kurma telah melakukan tindak pidana,” tutur Jenderal Bintang Satu.

Brigjen Pol. Rusdi Hartono mengatakan penyidik Bareskrim Polri tengah menyelidiki kasus dugaan penipuan investasi di PT. Kampung Kurma. Hasil penyelidikan sementara, PT. Kampung Kurma tidak berizin.

Baca Juga: Jabar Urutan Pertama Populasi Terbesar di Indonesia, Kaltara Populasi Terendah

“Artinya, kegiatan di perusahaan tersebut ilegal,” tegas Karo Penmas Divisi Humas Polri.

PT. Kampung Kurma diduga melanggar Pasal 8, Pasal 16 dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; serta Pasal 3, 4, 5, dan 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).***

Editor: M Haidar


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x