Network
KARAWANGPOST - Langka dan mahalnya harga pupuk menjadi permasalahan klasik yang hingga saat ini masih belum mampu untuk diatasi.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini menegaskan perlu adanya evaluasi menyeluruh dari Kementerian Pertanian (Kementan) terhadap pupuk subsidi maupun non-subsidi dari segi anggaran, ketersediaan, hingga tata kelola.
Pernyataan itu disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja spesifik di PT Petrokimia Gresik, Provinsi Jawa Timur pada hari Jumat, 17 November 2023.
Baca Juga: Pemilu 2024: Menteri PANRB Sebut ASN Tidak Netral Bisa Disanksi Pidana
Anggia menyebutkan, pertama pupuk subsidi (harus) ditambah anggarannya, sehingga bisa diakses oleh masyarakat diikuti dengan tata kelola yang baik.
"Jadi (harus) ditambah tapi kalau tidak baik tata kelolanya, masih amburadul, banyak penyelewengan, pengawasannya tidak bagus pun juga percuma. Hanya orang-orang tertentu saja yang kemudian menikmati", ujarnya.
Pupuk merupakan komoditas yang benar-benar menjadi bagian yang tak terpisahkan dari para petani sangat disayangkan bahwa ketersediaan yang ada selama ini tidak sesuai dengan kebutuhan pupuk subsidi.
Baca Juga: Enam Remaja Diduga Anggota Geng Motor Berhasil diamankan Polres Karawang saat Hendak Tawuran
"Ketersediaannya hanya seperempat persen saja dari kebutuhannya. Meski sudah ditambahin kemarin tahun lalu Rp25 Triliun sekarang Rp26 Triliun, tetapi tetap saja kebutuhannya masih kurang," tandasnya.
