Network
KARAWANGPOST - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyampaikan tentang alasan tidak mengundang pemimpin junta Myanmar dalam KTT ASEAN pada 26-28 Oktober 2021.
Bahwa Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) ingin memberi ruang bagi Myanmar untuk memulihkan demokrasinya.
Hal tersebut didasarkan pada penghormatan terhadap prinsip non-intervensi dan prinsip lain dalam Piagam ASEAN seperti demokrasi, pemerintahan yang baik, penghormatan HAM, dan pemerintahan yang konstitusional.
Baca Juga: Tranding Twitter! Cuitan Polisi Diganti Satpam BCA, Polisi: Polri Tidak Anti Kritik
Dalam pernyataan pers bersama dengan Menlu Malaysia Saifuddin Abdullah secara virtual pada Senin, 18 Oktiber 2021. Indonesia dan Malaysia berbagi pandangan yang sama bahwa junta Myanmar tidak menjalankan komitmennya terhadap proses perdamaian di negara tersebut.
"Guna memberikan ruang bagi Myanmar untuk mengembalikan demokrasi melalui proses politik yang inklusif, maka untuk KTT ASEAN mendatang, ASEAN hanya akan mengundang wakil (Myanmar) pada level non-politis,” ujar Menlu Retno.
Diketahui pada April lalu, pemimpin junta Min Aung Hlaing turut menyepakati Konsensus Lima Poin yang berisi panduan untuk membantu penyelesaian krisis politik yang dipicu kudeta militer terhadap pemerintahan terpilih Myanmar.
Baca Juga: Ini Alasan Kang Han Na Undur Diri dari KBS Cool FM
“Tidak terdapat perkembangan signifikan dalam implementasi Five-Point Consensus. Upaya kita sebagai satu keluarga (ASEAN) tidak mendapatkan respon yang baik dari militer Myanmar,” tutur Menlu Retno.
Keputusan untuk tidak melibatkan pemimpin junta dalam pertemuan puncak ASEAN dinilai sangat tepat, bahwa keputusan tersebut tidak akan menghentikan komitmen ASEAN untuk menawarkan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Myanmar.
"Rakyat Myanmar memiliki hak dan pantas mengenyam perdamaian dan kesejahteraan. Safety and well-being, rakyat Myanmar akan terus menjadi prioritas Indonesia,” jelas Menlu.
Baca Juga: Foto Remaja Pelaku Begal Tersebar, Polisi Tangkap Pelaku di Cikarang Utara
Keputusan ASEAN untuk tidak melibatkan pemimpin junta Myanmar Min Aung Hlaing dalam KTT mendatang, menyusul setelah para menlu ASEAN mengadakan pertemuan khusus untuk membahas kegagalan militer Myanmar menjalankan proses perdamaian, pada Jumat malam 15 Oktober 2021.
Keputusan itu menandai langkah berani dan langka yang diambil oleh ASEAN, yang selama ini memiliki kebijakan untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri satu sama lain dan telah lama tidak menggunakan sanksi atau tindakan keras lain terhadap Myanmar.
Terkait hal tersebut junta Myanmar menuding bahwa adanya intervensi asing untuk tidak mengundang pempin Myanmar Min Aung Hlaing.
Baca Juga: Mimpinya Terwujud, Hendra Setiawan Tak Bisa Berkata-kata Boyong Piala Thomas Cup 2020
Dalam keterangan resminya Juru bicara junta Zaw Min Tun melalui media asing mengatakan, bahwa Amerika Serikat dan perwakilan Uni Eropa (EU) telah menekan para pemimpin lain dari 10 anggota ASEAN untuk mengecualikan pemimpin junta dalam KTT.
"Intervensi asing juga bisa dilihat di sini. Sebelumnya, kami mengetahui bahwa beberapa utusan dari beberapa negara bertemu dengan Kementerian Luar Negeri AS dan menerima tekanan dari EU," kata Zaw Min Tun, Sabtu 16 Oktober 2021.
Sementara itu, beberapa anggota ASEAN telah menerima permintaan dari Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar, yang dibentuk oleh lawan-lawan junta, untuk hadir dalam KTT.***
