Network
KARAWANGPOST - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah mendeklarasikan Satgas PPK DAS Cilamaya sebagai duplikasi dari Satgas Citarum Harum yang bertugas melakukan penataan, pencegahan dan penindakan hukum.
Satgas PPK DAS Cilamaya pada tanggal 10 Februari 2022 memasuki umur dua tahun sejak diterbitkan Peraturan Gubernur pada tanggal 10 Februari 2020 dengan nomor 614/kep-81-DLH/2020.
Ketua Fordas Cilamaya Berbunga Muslim Hafidz mengungkapkan sangat mengharapkan kinerja Satgas PPK DAS Cilamaya berjalan efektif sesuai harapan Gubernur pada kegiatan Gerakan Aksi Nyata yaitu menangani kerusakan lahan kritis.
Baca Juga: Bentrokan Ormas di Karawang Ternyata Gegara Rebutan Pengelolaan Limbah Pabrik di Kawasan Industri
Termasuk juga perkebunan, longsoran kemudian dari limbah industri, dari ternak, limbah domestik, sampah wilayah, penegakan hukum, tata ruang informasi publik dan edukasi masyarakat.
"Sayangnya selama dua tahun ini masih berbentuk harapan, dalam pelaksanaan Satgas PPK DAS Cilamaya masih pekerjaan sektoral yaitu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat," ujarnya.
Menurut Muslim Hafidz, Satgas ini dengan personalia pengurus yang komplit dari Gubernur, Bupati, Polda, Kodam, Kejaksaan dan unsur Dinas lainnya.
Baca Juga: Video Viral Aksi Bully dalam Penjara Karawang, Netizen: Kok di Penjara Bebas Pegang Hp
"Kami Fordas Cilamaya Berbunga berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) mampu mewujudkan keputusan Gubernur tersebut dalam tugas Satgas PPK DAS Cilamaya," kata Muslim Hafidz saat dikonfirmasi melalui telepon seluler, Selasa 15 Februari 2022.
Adapun alasannya dengan personalia Satgas Cilamaya yang komprehensif bisa menyelesaikan persoalan-persoalan Sungai Cilamaya.
