Network
KARAWANGPOST - Komnas Perempuan mencatat per Maret lalu 65 persen dari jumlah aduan masyarakat berkaitan dengan kasus dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
UN Women juga menyebut tekanan finansial dan kemiskinan menjadi suatu faktor risiko terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan di tengah pandemi.
Bahkan, Sekretaris Jenderal PBB mendesak negara-negara mengambil tindakan segera untuk mencegah kekerasan berbasis gender sebagai bagian penting dari penanganan terhadap pandemi.
Baca Juga: Ekspor Komoditas Kelautan dan Perikanan Meroket, Balai Karantina Ikan Lakukan Pendampingan
Terkait hal itu, Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Puteri Anetta Komarudin mengingatkan pemerintah untuk juga mengedepankan perspektif gender dalam penanganan pandemi.
Puteri mengatakan bahwa pandemi ini berdampak pada ketahanan ekonomi dan finansial keluarga sehingga hal tersebut menjadi salah satu penyebab kekerasan dalam rumah tangga.
“Kita sadari pandemi berdampak pada ketahanan ekonomi dan tekanan finansial keluarga. Di mana, hal ini menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga," Kata Putri melalui keterangan persnya pada Jumat 13 Agustus 2021.
Baca Juga: Sekjen DPR RI Angkat Bicara Soal Sidang Tahunan saat Pandemi COVID-19
Oleh karena itu Puteri meminta pemerintah untuk memperpanjang program perlindungan sosial dan mengedepankan dimensi gender dalam bantuan tersebut.
Makanya, berbagai program perlindungan sosial yang diperpanjang dalam program PEN (Pemulihan Ekonomi Sosial) seperti PKH (Program Keluarga Harapan), Kartu Sembako, Bansos Tunai, perlu juga memperhatikan dimensi gender," ungkap Puteri.
Puteri mengatakan bahwa salah satu jenis program yang mengedepankan dimensi gender ialah program PKH yang dimana 95 persen penerimanya adalah perempuan.
Baca Juga: Park Jihoon akan Comeback Dengan Album Terbaru My Collection
Selain bantuan sosial, Puteri juga memberikan masukan untuk pemerintah agar memastikan stimulus ekonomi yang menjangkau pelaku usaha kecil (UMKM)
"64 persen UMKM di Indonesia dikelola oleh perempuan. Pemerintah dan DPR pun berkomitmen untuk memastikan stimulus pemulihan ekonomi ini juga menjangkau kalangan wirausaha perempuan," jelas Puteri.
"Misalnya kredit Ultra Mikro (UMi) yang sekitar 94 persen debiturnya adalah perempuan. Termasuk, program Kartu Pra-Kerja dimana porsi perempuan mencapai 45 persen,” sambung Puteri.***
