Network
KARAWANGPOST – Mantan Anggota DPR RI Fahri Hamzah mengapresiasi secara positif pernyataan Krisdayanti yang blak-blakan membuka besaran gaji yang diterima sebagai legislator.
“KD harus diapresiasi, bahwa dia terbuka, bahwa dia berbicara, supaya kita juga mulai berbicara bagaimana DPR kita supaya perform lebih baik, karna kalau terus menerus begini sisi buruknya akan di sorot orang,” ujarnya di kanal YouTube Deddy Corbuzier, Rabu 22 September 2021.
Terkait besarnya gaji yang diterima anggota parlemen, Fahri justru mengatakan bahwa pejabat yang mendapatkan jabatannya dari pemilihan oleh rakyat, harus diberikan gaji lebih.
Baca Juga: Kereta Api Lokal Kembali Beroperasi, Daop 2 Aktifkan Empat Jalur Perjalanan
“Anggota DPR itu, dan semua pejabat terpilih itu memang harus digaji lebih, karena ada proses representasi dan konsetuensi,” katanya.
Berbeda dengan birokrat yang tak memiliki rakyat pemilih namun diangkat berdasarkan karir birokrasi, para pejabat yang dipilih oleh rakyat biasanya harus memberikan kompensasi pada rakyat yang memilihnya.
“Biasanya rakyat datang lagi, bawa proposal, bikin acara, minta sumbangan, minta diperbaiki selokannya, atap masjidnya bocor,” Fahri menjelaskan dalam pengalamannya dulu.
Baca Juga: Gebyar Vaksinasi Ibu Hamil di Karawang, Simak Lokasi dan Jadwalnya
Meski begitu Fahri Hamzah sepakat bahwa tidak semestinya anggota DPR menerima dana untuk pembelanjaan seperti misalnya untuk penyerapan aspirasi.
“Itu yang dana aspirasi 450 juta menurut saya bahaya. Karena membiarkan hak belanja terlalu besar kepada anggota dan dipegang individu,” tuturnya.
“Karena kalau kita membiarkan hak belanja kepada anggota dewan sebenernya notabenenya dia ga boleh belanja. Pihak yang belanja adalah eksekutif, sering terjadi penyimpangan di situ, makanya di sini kita mestinya menjembatani, ada yang kembali kepada dirinya sendiri ada yang kembali kepada masyarakat,” tambahnya.
Baca Juga: Trending Twitter! Tagar KimJongDae di Hari Ulang Tahun Chen EXO Ke-29
Dana sebesar itu menurut Fahri Hamzah sangat rawan akan penyimpangan. Seharusnya anggota dewan hanya boleh menganggarkan namun tidak boleh mengeksekusi.
Fahri Hamzah dengan jelas mengatakan anggota DPR sebenarnya memiliki banyak anggaran untuk pribadi. Termasuk salah satunya adalah hak sosialisasi sebagai anggota MPR.
Seperti diketahui, anggota DPR juga merangkap sebagai anggota MPR. “Hak sosialisasi juga dibayar,” imbuhnya.
Untuk itu Fahri pun menilai gaji anggota DPR RI saat ini memang terlalu besar.
“Jadi sebenarnya kalau yang untuk pribadi itu terlalu besar, mengerikan itu” tegasnya.***
