Network
KARAWANGPOST - Konflik antara kepolisian dengan masyarakat adat di 16 kampung adat di Pulau Rempang dan Pulau Galang, Kepulauan Riau telah menjadi isu nasional.
Para warga di Pulau Rempang terancam tergusur oleh pembangunan proyek strategis nasional bernama Rempang Eco City.
Konflik antara kepolisian dengan masyarakat adat yang terjadi di Pulau Rempang, Kepulauan Riau ini juga menjadi perhatian Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, menurutnya secara prinsip mengatasi konflik dengan kekerasan harus dihindari.
Baca Juga: Naiknya Harga Beras Pemerintah Harus Bertanggung Jawab
"Kami melihat ada video-video, ya tentu kan kita perlu dalami. Secara prinsip-kan harusnya kita menghindari penggunaan kekerasan dalam mengatasi konflik-konflik di masyarakat," kata Habiburokhman kepada wartawan, di Jakarta, Senin 11 September 2023.
Kejadian bermula ketika beredar kabar di antara warga Rempang pada Rabu (06/09) bahwa Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) beserta pihak berwenang akan memaksa masuk ke Rempang untuk melakukan pengukuran.
Mengetahui kabar tersebut warga berkumpul, sekitar pukul 09:51 WIB, warga melihat ratusan aparat gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Polisi, TNI, dan Ditpam Batam membentuk barisan di depan jembatan.
Baca Juga: Stabilkan Harga, Bulog Siap Salurkan 640 Ribu Ton Beras Bantuan Pangan Tahap Dua
Aparat gabungan kemudian bergerak ke arah warga yang berdiri di ujung jembatan. Kapolresta Balerang Kombes Pol Nugroho dengan pengeras suara meminta warga untuk mundur.
