KARAWANGPOST - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan keinginannya mewujudkan peradaban baru tata kelola kelautan dan perikanan.
Pengungkapan itu di sampaikan Menteri dalam Rapat Kerja Pengawasan (Rakerwas) Inspektorat Jenderal KKP Tahun 2024 di Jakarta, Rabu 31 Januari 2024.
Untuk itu Menteri Trenggono meminta pengawasan pelaksanaan lima program ekonomi biru yang menjadi strategi untuk transformasi tata kelola kelautan dan perikanan, dilakukan seoptimal mungkin.
Baca Juga: Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan diperiksa KPK Terkait Kasus Dugaan Korupsi di Kemnaker
Unsur pengawas harus terlibat dalam setiap program kerja dari mulai perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga pemanfaatan output dan outcome-nya.
“Itjen harus menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi melaksanakan pengawasan intern, yang mampu memberikan pengawasan yang efektif dan memberikan nilai tambah melalui peran sebagai Quality Assurance and Consulting Partner bagi Mitra Eselon I KKP,” ujar Menteri Trenggono.
Di samping itu, sambungnya, perlu sinergitas dan kemampuan berinovasi dari setiap unit kerja KKP dalam menjalankan program-program berbasis ekonomi biru, yang mencakup perluasan kawasan konservasi laut.
Baca Juga: Idrus Marham diperiksa KPK Terkait Kasus Dugaan Suap di Kemenkumham
Lebih lanjut, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur, pembangunan perikanan budidaya di darat, pesisir dan laut secara berkelanjutan, pengendalian pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penanganan sampah plastik di laut.
Mengenai inovasi dan sinergitas, Menteri Trenggono memisalkan, pengelola sektor hilir perikanan harus mampu menyajikan informasi dan data kebutuhan pasar perikanan seakurat mungkin.
Data inilah yang nantinya menjadi acuan bagi pengelola sektor hulu dalam mendorong nelayan menghasilkan komoditas perikanan sesuai dengan kebutuhan pasar.
Baca Juga: Anwar Usman Gugat Ketua MK Suhartoyo
Langkah tersebut akan efektif untuk meningkatkan daya saing produk perikanan di pasar global, sekaligus menjaga ekosistem dari praktik penangkapan ikan berlebih.
Peradaban baru tata kelola kelautan dan perikanan ini, lanjutnya, juga berkaitan dengan perbaikan layanan perizinan menjadi lebih efektif dan efisien, hingga teknologi budidaya yang lebih modern.
“Hari ini ikan yang dibutuhkan seperti ini, totalnya sekian. Demand-nya kelihatan, sehingga produksi para nelayan pun mengarah pada kebutuhan tersebut, enggak semua ikan ditangkap. Mampu enggak kita menuju ke sana? Ini peradaban baru, peradaban tata kelola kelautan dan perikanan yang baik,” ungkap Menteri Trenggono.
Baca Juga: Usai Mahfud MD Mundur, Deputi Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari juga Mengundurkan Diri
Sementara itu, pada kesempatan yang sama Inspektur Jenderal KKP Tornanda Syaifullah mengaku siap mengawal pelaksanaan program ekonomi biru di setiap unit kerja KKP yang ada di pusat maupun daerah.
Lebih jauh, Para auditor bahkan telah menandatangani pakta integritas sebab komitmen keseriusan dalam mengawal jalannya program ekonomi biru KKP.
“Kami berharap dukungan dan peran serta aktif dari unit kerja bapak/ibu sekalian dan juga dari stakeholders lainnya kepada KKP sehingga dapat membantu kami dalam mengawal serta mengawasi pelaksanaan Blue Economy yang telah dijabarkan dalam 5 kebijakan prioritas Menteri Kelautan dan Perikanan agar berhasil,” ucapnya.***