Network
KARAWANGPOST - Kementerian ATR/BPN harus mengedepankan keberpihakan terhadap masyarakat lokal dalam mengambil setiap kebijakan reformasi agraria.
Pasalnya, ia menilai kini sebagian besar lahan dikuasai bukan oleh masyarakat lokal setempat, melainkan para investor.
Hal tersebut ditegaskan Anggota Komisi II DPR RI Ongku P. Hasibuan dalam Kunker di Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis 2 Maret 2023.
Baca Juga: Menkes Upayakan Obat Murah untuk Masyarakat Indonesia
"Kita bicara mengenai objek reformasi agraria. (Ditemukan) ada tanah terlantar, ada tanah yang sudah habis masa berlakunya, ada tanah yang kelebihan sehingga di luar HGU. Seyogyanya, menurut saya, harus kita prioritaskan penyerahannya kepada masyarakat sekitar, bukan kepada investor yang datang dari luar," ujar Ongku.
Ongku sangat menyayangkan sikap pemerintah yang lebih mengutamakan bisnis, dibandingkan kesejahteraan masyarakat lokal setempat.
Sikap ini, menurutnya, bertentangan dengan nilai pancasila ke-5 (lima) yang menyatakan 'Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.'
Baca Juga: Ketua MPR Tegaskan Pemilu 2024 Akan Dilaksanakan Tepat Waktu
Anggota Komisi II DPR RI itu menjelaskan sebesar 78 persen lahan di Indonesia dikuasai oleh segelintir orang dengan tujuan investasi. Akan tetapi, jika ditilik lebih jauh, penguasaan lahan oleh masyarakat lokal hanya di bawah dua persen.
"Apa terus-terusan, atas nama investasi dan sebagainya, kebijakan harus tentang investasi? Investasi itu untuk siapa? (Seharusnya) tujuannya untuk menyejahterakan masyarakat. Harus diperhatikan, Tuhan itu sudah berhenti membuat tanah, tetapi manusia lahir terus, maka tanah itu penting untuk masyarakat lokal kita," ungkapnya.
Baca Juga: Pejabat Kementerian dan Lembaga Negara Harus Jujur Setorkan LHKPN
Oleh karena itu, Ongku meminta Kementerian ATR/BPN bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi pemanfaatan lahan oleh masyarakat lokal agar menjadi lebih berdaya.
Harapan ini akan terwujud, tegasnya, jika political will yang dimiliki setiap elemen pemerintah adalah mengedepankan keberpihakan kepada masyarakat lokal.
Tidak harus kita menyerahkan semua-semua ke investor. Yang ada, masyarakat kita menjadi buruh di negerinya sendiri. Itu yang saya tidak mau. Kami sebagai anggota DPR, kita harus berpihak kepada masyarakat lokal.
"Kalau tidak berpihak ya, forget it. Kita akan menjadi negara yang terjajah. Rakyat kita akan menjadi kacung di negeri kita sendiri," tandas legislator Daerah Pemilihan Sumatera Utara II itu.***
