Network
KARAWANGPOST - Parlemen Sri Lanka telah memilih enam kali perdana menteri Ranil Wickremesinghe sebagai presiden baru negara kepulauan itu.
Pendahulunya Gotabaya Rajapaksa melarikan diri dari negara itu minggu lalu dan mengundurkan diri setelah protes panas atas keadaan ekonomi.
Pencalonan Wickremesinghe didukung oleh 134 dari 223 anggota parlemen selama pemungutan suara pada hari Rabu. Veteran politik berusia 76 tahun itu menjabat sebagai presiden sejak kepergian Rajapaksa.
0Baca Juga: Menkominfo: Whatsaap, Google Bakal disanksi Administrasi Jika Tidak Mendaftar PSE Paling Lambat Besok
Ada kekhawatiran bahwa kemenangan Wickremesinghe dapat menyebabkan lebih banyak kerusuhan karena dia dikenal sebagai sekutu klan Rajapaksa, yang sekarang disalahkan sebagian besar orang Sri Lanka atas kesengsaraan ekonomi mereka.
Penjabat presiden memberlakukan keadaan darurat pada hari Senin, memberi dirinya lebih banyak kekuatan untuk menindak perbedaan pendapat.
"Sri Lanka telah terbagi dalam garis partai, tetapi sekarang waktunya telah tiba untuk bekerja sama," kata Wickremesinghe kepada parlemen setelah pemungutan suara.
Baca Juga: Kepala BKKBN: Faktor Anak Stunting disebabkan Adanya Pernikahan Dini
“Tidak perlu dikatakan betapa sulitnya kondisi ekonomi negara, kita harus memulai program baru untuk maju,” tegasnya.
Setelah pengunduran diri pemimpin oposisi Sajith Premadasa, tiga kandidat tersisa untuk memperebutkan jabatan tertinggi di negara Asia Selatan berpenduduk 22 juta jiwa itu, yang kini mengalami krisis politik dan ekonomi terburuk sejak merdeka pada 1948.
Tetapi hanya mantan Menteri Pendidikan Alahapperuma, yang didukung oleh oposisi dan beberapa anggota partai yang berkuasa di Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP), yang dipandang sebagai penantang nyata ia akhirnya mengamankan 82 suara.
Baca Juga: Sopir dan Kernet Kecelakaan Maut Truk Pertamina Jadi Tersangka
Wickremesinghe akan menghadapi tugas berat sebagai presiden. Ekonomi negara itu runtuh dalam beberapa bulan terakhir, yang menyebabkan kekurangan bahan bakar, makanan, dan kebutuhan pokok lainnya.
Menipisnya cadangan devisa memaksa pihak berwenang di Kolombo untuk melakukan pembicaraan bailout dengan IMF.
Krisis disalahkan pada pandemi Covid-19, yang memotong pendapatan turis untuk pulau itu, dan larangan pupuk kimia oleh Rajapaksa, yang merupakan pukulan besar bagi pertanian.***
