Network
KARAWANGPOST - Bupati Karawang Aep Syaepuloh berikan teguran keras terhadap kinerja Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Karawang.
Aep Syaepuloh menilai bahwa Diskominfo Kabupaten Karawang tidak memiliki inisiatif dan dinilai tidak profesional.
Teguran tersebut disampaikan Bupati Aep saat menghadiri Rapat Koordinasi Ketenagakerjaan bersama 150 perusahaan yang diinisiasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Aula Kantor Disnakertrans Kabupaten Karawang, Kamis 25 Januari 2024.
Baca Juga: KPK Tahan Wakil Ketua PKB Bali Bersama Mantan Sekretaris Kemnaker
Dalam rapat tersebut, Bupati Aep mengingatkan staf Diskominfo yang lalai mempersiapkan pemaparan materi terkait kinerja, dan prestasi Pemerintah Daerah Karawang di hadapan pimpinan serta staf perusahaan yang hadir.
"Semestinya setiap kegiatan seperti ini Diskominfo harus pintar, apa prestasi kemarin pemerintah daerah, bagaimana prestasi-prestasi pemerintah daerah harus diliatin," cetus Aep.
Menurutnya, beberapa prestasi yang dicapai selama ini ada karena kontribusi dari pihak perusahaan-perusahaan yang telah membantu kinerja pemerintah daerah.
Baca Juga: Wapres Ma’ruf Amin Memilih Netral di Pemilu 2024
"Karena kan banyak teman-teman perusahaan kemarin juga yang mendukung kita, ketika menjadi Juara 2 P2WKSS di tahun 2022 - 2023 menjadi Juara 1 P2WKSS tingkat Provinsi Jawa Barat, seharusnya event-event itu disampaikan pada acara ini," ucapnya dengan nada tegas.
Lanjut Bupati Karawang menekankan, kita sebagai pemerintah daerah harus mengucapkan terimakasih kepada pihak perusahaan.
"Kita menjadi juara itu karena salah satu hadirnya mereka, karena yang dilihat pemerintah provinsi dan yang dilihat pemerintah pusat adalah kolaborasi bersama secara pentahelix," tukas Aep.
Baca Juga: MK akan Panggil Joko Widodo Terkait Uji Materi Pasal Presiden Boleh Kampanye
Selain itu pada kesempatan itu juga Aep Saepuloh membahas terkait rotasi dan mutasi pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Karawang. Ia menyebut itu hal yang biasa dilakukan di tingkat pemerintah daerah.
"Rotasi dan mutasi pejabat itu hal yang biasa di PNS, kami tegak lurus tidak ada yang namanya 'Pragmatis' jual beli jabatan, kami tidak meminta ke siapapun, baik kepada yang jadi kepala dinas, jadi Kabid, jadi Camat dan Asisten, itu tidak ada," ungkapnya.
Baca Juga: Presiden Jokowi Sebut Boleh Kampanye dan Memihak Pasangan Calon Presiden
Lebih jauh Ia mengatakan misalkan mereka ditekan oleh kami karena kinerja itukan biasa. "Sudah jadi tugas mereka, melayani dan mengayomi masyarakat," tandasnya.
Terpisah, menyikapi teguran keras Bupati Karawang terkait kinerja Diskominfo tersebut. Kabid Diskominfo Karawang, Bagja, menyampaikan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti arahan Bupati Aep.
"Kami akan menindaklanjuti arahan bapak bupati," kata Bagja.
Teguran keras Bupati Aep terhadap Diskominfo ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh instansi pemerintah daerah. Pejabat pemerintah daerah harus memiliki inisiatif dan profesional dalam menjalankan tugasnya.***
