Network
KARAWANGPOST - Presiden Jokowi menyatakan secara tegas bahwa UU ITE harus memberikan rasa keadilan. Jika tidak, maka presiden meminta DPR bersama pemerintah perlu melakukan revisi UU tersebut dikarenakan banyak “pasal-pasal karet” yang selama ini dianggap tidak fair.
Atas sinyal dari Presiden Jokowi, bahwa UU ITE perlu direvisi DPR menyambut baik hal itu, dan semangatnya adalah implementasi UU yang mengedepankan prinsip keadilan.
Anggota Komisi III DPR RI Rudy Mas'ud menyampaikan, Pasal-pasal karet itu perlu direvisi dikarenakan kerap menjadi “tameng” oleh pihak-pihak tertentu untuk kriminalisasi seseorang.
Baca Juga: Angka Kematian Ibu dan Bayi di Purwakarta Tinggi
“Banyak kasus, orang saling melaporkan hanya karena pernyataan di media sosial. Revisi UU ITE penting untuk menghapus pasal karet yang penafsirannya bisa macam-macam dan gampang diinterpretasikan sepihak," Jelas Rudy, Rabu 17 Februari 2021.
Rudy Mas’ud menyarankan kepada Kapolri untuk menyiapkan pedoman dalam pelaksanaan penegakan hukum sebelum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 11 Tahun 2008 selesai direvisi.
Pedoman ini bertujuan agar seluruh anggota kepolisian tidak memiliki penafsiran sendiri dalam pelaksanaan undang-undang tersebut nantinya.
Baca Juga: Tahun Ini Guru Bisa Punya Rumah melalui Program Bataru
Kapolri juga perlu meningkatkan pengawasan, sehingga agar implementasi dari pedoman UU ITE tersebut tetap berjalan dengan konsisten akuntabel dan berkeadilan.
“Polisi harus lebih selektif dalam penerapan UU ITE untuk menghindari adanya upaya saling lapor menggunakan pasal-pasal karet UU tersebut. Jangan sampai, orang melakukan kritik yang konstruktif itu justru jadi boomerang kriminalisasi terhadap dirinya sendiri,” jelasnya.
Baca Juga: Tuntaskan Permasahan Sanitasi, Pemkot Cirebon Larang Warga BAB Sembarangan
Diketahui rencana revisi UU ITE tersebut telah disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dalam acara pengarahan kepada pimpinan TNI/Polri, Senin 15 Februari 2021 lalu.***
