Network
KARAWANGPOST - Semua proyek pemerintah selain penanganan Covid-19 harus segera dihentikan, penanganan pandemi harus menjadi prioritas utama pemerintah.
"Proyek-proyek yang tidak terkait penanganan pandemi sebaiknya ditunda," ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi, Rabu 21 Juli 2021.
Seperti rencana pembangunan ibu kota baru, penyuntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk BUMN yang terlibat dalam proyek kereta cepat Jakarta - Bandung, dan utang luar negeri yang tidak terkait penanganan pandemi harus ditunda.
Baca Juga: Update Kasus COVID-19 di Karawang Rabu 21 Juli 2021, Bertambah 149 Kasus
"Saat ini, kita harus selesaikan bahaya di depan mata,” tandas Fathan.
Pengalihan anggaran untuk proyek-proyek tersebut akan berdampak signifikan terhadap langkah pemerintah dalam menjaga kesehatan masyarakat dan recovery ekonomi.
Farhan mendesak pemerintah untuk memperketat pelaksanaan PPKM Darurat, jika lonjakan kasus Covid-19 terus terjadi maka akan mengancam peluang recovery ekonomi dalam jangka panjang.
Baca Juga: 16 Orang Tewas Akibat Banjir di Kereta Bawah Tanah Kota Zhengzhou China
“Kami berharap dengan kebijakan tersebut terjadi penurunan mobilitas sosial yang bisa menekan lonjakan kasus positif maupun kasus aktif yang saat ini menjadi tertinggi di dunia,” ungkap Fathan.
Adanya peningkatan jumlah pengangguran selama pandemi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Februari 2021, sebanyak 8,75 juta orang, year on year (YoY) dibandingkan periode sebelumnya sebanyak 6,93 juta orang.
Baca Juga: Banjir Besar di China Tengah Akibat Hujan Lebat
Selain itu, hingga kuartal I/2021 orang miskin bertambah menjadi 27,54 juta orang atau naik 1,12 juta orang dibandingkan kuartal yang sama pada tahun sebelumnya.
Hal itu menunjukkan perlunya refocusing atas penanganan pandemi jangan sampai terlambat melakukan langkah strategis
"Hanya dibutuhkan tiga hal, setop proyek yang tak terkait penanganan pandemi, perketat PPKM Darurat, dan bangun industri pangan masyarakat,” gagas Farhan.***
