Network
KARAWANGPOST - Ada tiga ancaman hukuman dari tiga aspek hukum jika apabila terdapat pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh aparat keamanan TNI dan Polri.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja terkait aturan netralitas TNI Polri pada Pemilu.
Ketua Bawaslu mengingatkan agar TNI-Polri benar-benar menjaga netralitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.
Baca Juga: Bawaslu Karawang: Ingat!! Sanksi Pidana untuk Kades yang Terlibat Kegiatan Kampanye Pemilu 2024
Ada terdapat 77 norma tindak pidana pemilu dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, yang mana terdapat 16 norma teruntuk kepala desa, aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri.
"Bawaslu mempunyai wewenang tugas mengawasi netralitas ASN, TNI, dan Polri. Hal ini terdapat dalam 93 UU Nomor 7 Tahun 2017 hingga merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan," jelasnya, Rabu 13 September 2023.
Menurut Ketua Bawaslu, terdapat implikasi hukum atas ketidaknetralan anggota TNI-Polri dalam pemilu dari tiga aspek.
Baca Juga: Bawaslu Karawang Sampaikan Ada Dua Syarat Kampanye di Sekolah Diperbolehkan
Pertama, dari aspek administrasi apabila tidak mengundurkan diri sebagai kandidat bakal calon peserta pemilu, maka tidak ditetapkan sebagai calon lantaran tak memenuhi syarat.
