Tanpa Akses Permodalan Pelaku UMKM Kesulitan Bertahan di Tengah Persaingan Usaha

- 14 Maret 2024, 04:45 WIB
Ilustrasi - Perajin produk seni
Ilustrasi - Perajin produk seni /Karawangpost/Foto/Pixabay-Nika Cuores

KARAWANGPOST - Pemerintah harus memberikan kemudahan akses untuk memperoleh modal kepada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui regulasi yang ajek.

Hal itu diungkapkan Anggota Komisi X DPR RI Nuroji dalam Rapat Kerja dengan Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu 13 Maret 2024.

Menurutnya, tanpa upaya tersebut pelaku UMKM akan kesulitan bertahan di tengah gempuran persaingan usaha terutama impor yang semakin sengit.

Baca Juga: Ribuan Ogoh-ogoh Meriahkan Pawai Pengerupukan di Bali

Baca Juga: Destinasi Wisata Air Terjun Melati (ATM) Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah

 

Berdasarkan informasi terbaru dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan lebih dari 60 persen UMKM di Indonesia kesulitan mendapatkan pinjaman modal.

Padahal, UMKM berkontribusi sebanyak 61,9 persen terhadap perekonomian sekaligus menciptakan lapangan kerja paling besar dibandingkan sektor pariwisata lainnya.

“Ada puluhan juta UMKM di Indonesia. UMKM di tiap kota ataupun Kabupaten banyak hidup dari kemampuan mereka sendiri. Seharusnya negara melalui Kementerian harus bisa punya peran lebih di sini melalui segi regulasi terutama terkait permodalan,” tutur Nuroji.

Tidak hanya itu saja, ia juga meminta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) untuk mempertegas kategorisasi UMKM dalam regulasi tersebut.

Hal ini menjadi krusial agar UMKM yang memiliki potensi besar namun memiliki modal yang sedikit bisa memperoleh prioritas untuk mendapatkan pendanaan.  

Diketahui, ada sekitar 10 juta UMKM di Indonesia yang eksis dan teregistrasi dalam sistem OSS. Namun, 47,5 persen memilih tidak melakukan ekspansi bisnis akibat kekurangan modal. Sebab itu, Nuroji menegaskan perlu adanya langkah preventif melalui regulasi yang ajek.

“Kita temui belum sinkronnya regulasi perizinan dan akses modal untuk UMKM. Sementara, industri skala besar malah mendapat dukungan modal lebih mudah. Maka dari itu, pemerintah perlu mengakomodir (UMKM) melalui regulasi yang jelas dan mendukung,” jelasnya.***

Editor: M Haidar

Sumber: DPR


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah