KARAWANGPOST - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) agar mengevaluasi penyelenggaraan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2023-2024.
Wakil Ketua Komisi X DPR Agustina Wilujeng Pramestuti menyebutkan, evaluasi ini bersifat urgen agar isu sekaligus kekecewaan yang sama tidak terulang kembali di tahun ajaran mendatang.
“Pada tahapan (mendatang sistem zonasi pada PPDB) untuk disiapkan (agar) tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Sistem zonasi bagus (itu) apabila pemerintah ini sudah memenuhi kewajiban untuk menyediakan seluruh sarana prasarana secara merata. (Namun) problem-nya adalah pemerintah belum memiliki kemampuan itu,” tutur Agustina, Kamis, 31 Agustus 2023.
Baca Juga: Komisi VI Dorong Pemerintah Berikan Kemudahaan UMKM untuk Ekspor
Agustina menekankan bahwa memperoleh pendidikan yang layak adalah hak dari generasi muda bangsa. Kesuksesan penyelenggaraan pendidikan, harus tercermin dari kebijakan yang afirmatif dari sisi Pemerintah Indonesia.
Di mana, kebijakan tersebut mendukung kesejahteraan dan kompetensi guru, menyiapkan dukungan infrastruktur, dan sistem belajar yang inklusif.
Selain itu, ia juga mendorong keadilan dan pemerataan pendidikan Indonesia. Oleh karena itu, dirinya berharap evaluasi PPDB yang dilakukan Pemerintah Indonesia melalui Kemendikbudristek bisa melahirkan solusi nyata.
Baca Juga: Sulsel Tetap Menjadi Penyangga Pangan Nasional saat Menghadapi Cuaca Ekstrem El Nino
“Kita berupaya mendorong supaya pemerataan dan keadilan itu mendekati nilai yang lebih pantas bagi hak siswa. Kalau pemerintah sudah memenuhi kewajiban syarat objektifnya adalah bahwa semua sekolah dan pendukung itu ada, sehingga bisa dilakukan zonasi,” tandas Agustina.
Presiden Joko Widodo mengaku sedang menimbang untuk menghapus Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi.
Baca Juga: Sawah Tadah Hujan, Kadis Pertanian Rencanakan Bangun Embung di Karawang Selatan
Pemerintah Indonesia melalui Kemendikbudristek akan mengevaluasi lebih komprehensif terkait sistem zonasi pada PPDB.
Berkenaan dengan hal tersebut, Plt Kepala BKHM Kemendikbudristek Anang Ristanto menyampaikan akan terbuka dan menerima semua masukan serta saran terkait kebijakan yang telah dikeluarkan, termasuk pelaksanaan PPDB ini.
Setiap masukan dan saran, ungkapnya, akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan, untuk pelaksanaan PPDB di seluruh Indonesia mendatang.***