Network
KARAWANGPOST - Politikus PDIP Henry Yosodiningrat, dikabarkan meralat pernyataannya soal arahan dari Kapolri kepada jajaran Polda untuk memenangkan pasangan tertentu di Pilpres 2024.
Pernyataan itu disampaikan setelah melakukan pertemuan dengan Kabaharkam Polri Komjen Fadil Imran di Mabes Polri.
“Bahwa informasi yang sebelumnya sempat disampaikan dalam sebuah diskusi merupakan hoaks,” kata Henry Yosodiningrat, kepada media, dikutip Selasa 13 Februari 2024.
Baca Juga: Pemilu 2024: Meloloskan Gibran, KPU Digugat ke PTUN Jakarta
Dijelaskannya, pernyataan itu disampaikan setelah melalui konfirmasi dan diketahui bahwa informasi itu tidak benar.
“Kapolri memberikan arahan kepada Direktur Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas) 5 poin seperti yang saya sampaikan itu, jauh dari kebenarannya,” ucapnya.
Diungkapkan Henry, bahwa informasi hoaks tersebut ia terima melalui aplikasi WhatsApp saat dalam perjalanan menuju acara diskusi bersama Pakar Militer Connie Rahakundini.
“Saat itu ia dengan sengaja menyampaikan informasi tersebut dengan harapan Pemilu dapat berjalan secara adil dan tidak ada kecurangan apapun. Karenanya, Henry mengaku dirinya siap jika memang harus diperiksa terkait pernyataannya itu,” lanjutnya.
Henry juga mengakui dirinya tidak sempat mengkonfirmasi pesan itu secara langsung kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Baca Juga: SIM Habis Tanggal 8-11 Februari 2024, Bisa Perpanjangan Tanpa Ujian Tulis dan Praktek
Ia kemudian mengaku baru dihubungi sejumlah Kapolda setelah pernyataannya viral di media sosial.
“seharusnya saya konfirmasi ke Kapolri ya tapi karena buntu komunikasi saya tidak punya kontak beliau dan saya tidak konfirmasi,” dalihnya.
Hasil komunikasi dengan sejumlah Kapolda tersebut, Henry mengatakan dirinya sempat dijelaskan bahwa informasi yang disampaikannya keliru.
Baca Juga: Putuskan KPU Langgar Kode Etik, Legislator Sebut Mungkin DKPP Mau Cari Panggung
Hanya saja, ia memutuskan untuk tidak langsung percaya dan memilih mengkonfirmasi langsung kepada Kabaharkam Polri yang membawahi Direktorat Binmas ditingkat Polda.
Diketahui, dalam potongan video yang viral dalam sebuah forum diskusi Henry membeberkan lima dugaan ketidaknetralan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Pertama, Kapolri disebut memerintahkan untuk mengerahkan fungsi binmas Polri sebagai instrumen pemenangan pemilu. Kedua, sistem door to door oleh bhabinkamtibmas tidak dapat digunakan lagi.
Baca Juga: HPN 2024: Puan Ajak Masyarakat Berlangganan Media yang Miliki Produk Jurnalistik Bagus
Ketiga, diperintahkan untuk mengerahkan da’i kambtibmas untuk memanfaatkan sarana ibadah sebagai wadah pengelolaan dan pemastian untuk salah satu paslon.
keempat, Kapolri disebut juga meminta agar mengontrol para da’i kamtibmas dengan menyediakan masing-masing satu perangkat handphone baru dengan nomor simcard luar negeri dan modem mobile internet.
Terakhir, Kapolri juga disebut meminta bantuan dana dari para pengusaha BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) yang merupakan kolega Direktorat Binmas wilayah masing-masing.***
